mirandapos.com, Pekanbaru -Ketua spsi Propinsi Riau secara tegas menyatakan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah naungan Presiden. Pernyataan ini merespons wacana yang berkembang terkait usulan penempatan institusi kepolisian di bawah kementerian.
Menurut Ketua Nursal Tanjung kedudukan Polri saat ini sudah sangat ideal dan sesuai dengan konstitusi serta semangat reformasi. Ia menilai, memindahkan Polri ke bawah kementerian justru berisiko melemahkan independensi dan kecepatan gerak institusi tersebut dalam menjaga keamanan nasional.
Poin Penting Pernyataan Ketua Nursal Tanjung spsi Propinsi Riau:
* Menjaga Marwah Konstitusi: Ketua spsi Propinsi Riau Nursal Tanjung menekankan bahwa sesuai dengan UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, Polri adalah alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara.
* Efektivitas Komando: Berada langsung di bawah Presiden memungkinkan Polri melakukan langkah-langkah taktis dan strategis secara cepat dalam situasi darurat nasional tanpa birokrasi yang berbelit.
* Independensi Institusi: Ia berpendapat bahwa posisi di bawah Presiden menjauhkan Polri dari potensi tarik-menarik kepentingan politik sektoral yang mungkin terjadi jika berada di bawah kementerian tertentu.
“Polri di bawah Presiden adalah harga mati sesuai amanat reformasi. Kita ingin Polri yang profesional, modern, dan mandiri dalam melayani rakyat. Posisi saat ini sudah paling tepat untuk menjamin stabilitas keamanan nasional,” ujar ketua nursal tanjung spsi propinsi riau proins dalam keterangannya, Rabu (29/1/2026).
Dukungan Serupa dari Berbagai Pihak
Dukungan yang disampaikan oleh Ketua Nursal Tanjung Spsi Propinsi Riau ini sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kesimpulan rapat kerja Komisi IIIy DPR RI baru-baru ini. Mayoritas elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan menilai bahwa sistem yang ada saat ini merupakan desain ketatanegaraan yang paling kokoh untuk Indonesia.
Ketua Spsi Nursal Tanjung juga mengajak seluruh kader dan elemen masyarakat untuk terus mengawal profesionalisme Polri tanpa harus mengubah struktur kelembagaan yang sudah teruji
