16 November 2026
mirandapos.com
Berita

INHU Youth Connect Kawal Kesepakatan 12 Perusahaan di Batang Peranap, Ahmad Dani Tekankan Kepentingan Masyarakat

mirandapos.com, BATANG PERANAP, INHU – INHU Youth Connect (IYC) mendorong agar kesepakatan pembentukan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kecamatan Batang Peranap dan komitmen 12 perusahaan terhadap penanganan dua ruas jalan kabupaten dapat ditindaklanjuti secara konkret, transparan, dan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui rapat bersama perusahaan pada Minggu, 16 November 2026. IYC menilai langkah ini sebagai momentum positif dalam membangun kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menjawab persoalan infrastruktur di Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam rapat tersebut, Forum CSR Batang Peranap resmi dibentuk dengan menunjuk Tomimi Comara sebagai Ketua. Sebanyak 12 perusahaan juga menyatakan tanggung jawab terhadap dua ruas jalan kabupaten, yakni Jalan Pematang Benteng–Peladangan dan Jalan Selunak–Pesajian.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indragiri Hulu dijadwalkan melakukan pemeriksaan lapangan pada Kamis, 19 November 2026. Pemeriksaan akan dilakukan bersama pihak kecamatan, perusahaan, Forum Kepala Desa, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Batang Peranap untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan serta menghitung estimasi anggaran perbaikan.

Menanggapi perkembangan tersebut, Network Coordinator INHU Youth Connect, Ahmad Dani, menegaskan kesepakatan ini harus menjadi awal pola kolaborasi pembangunan yang lebih bertanggung jawab, bukan sekadar kesepakatan administratif yang berhenti pada forum dan pertemuan.

“Sebagai putra daerah Indragiri Hulu, saya memandang persoalan infrastruktur jalan bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, serta konektivitas antardesa. Karena itu, setiap komitmen yang telah dibangun harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Ahmad Dani.

IYC menilai keterlibatan 12 perusahaan merupakan peluang penting untuk memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah. Namun, komitmen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam pembagian tanggung jawab yang terukur, kepastian kontribusi, target pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, IYC menegaskan keterlibatan perusahaan melalui program CSR tidak boleh dimaknai sebagai pengalihan tanggung jawab pemerintah daerah. Penyelenggaraan jalan kabupaten tetap merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, termasuk dalam aspek perencanaan, pengawasan teknis, keselamatan, dan pemeliharaan infrastruktur.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menempatkan penyelenggaraan jalan kabupaten sebagai kewenangan pemerintah kabupaten.

Oleh karena itu, IYC menilai pemeriksaan lapangan oleh Dinas PUPR pada 19 November mendatang harus menjadi tahapan penting untuk menghasilkan gambaran teknis yang objektif. Tidak cukup hanya mengidentifikasi kerusakan secara visual, tetapi juga diperlukan pengukuran kondisi jalan, identifikasi kebutuhan konstruksi, penanganan drainase, estimasi biaya, serta perencanaan pemeliharaan.

IYC juga mendorong agar hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara yang memuat kondisi aktual kedua ruas jalan, kebutuhan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta pembagian kontribusi masing-masing perusahaan.

Lebih jauh, transparansi dan partisipasi masyarakat harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan kesepakatan. Forum CSR yang telah dibentuk diharapkan mampu menjadi ruang koordinasi yang terbuka, inklusif, dan memiliki mekanisme pelaporan serta evaluasi secara berkala.

“Kami tidak ingin kesepakatan ini hanya menjadi kabar baik di atas kertas. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan pekerjaan dimulai, bagaimana pembagian tanggung jawab perusahaan, berapa kebutuhan anggarannya, dan bagaimana kualitas pekerjaan akan dijaga. Jangan sampai jalan diperbaiki hari ini, tetapi kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat karena tidak ada perencanaan dan pemeliharaan yang memadai,” tegas Ahmad Dani.

Sebagai jaringan mahasiswa dan pemuda asal Indragiri Hulu, INHU Youth Connect memandang pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama.

IYC menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut kesepakatan tersebut agar tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan berlanjut hingga realisasi dan evaluasi.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur bukan semata-mata tentang siapa yang membiayai, tetapi tentang bagaimana tanggung jawab dijalankan, kolaborasi diwujudkan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Related posts

olda Riau melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika

incores17@gmail.com

Cek Pos Pam dan Pos Yan di Pekanbaru, Dirlantas Polda Riau Pastikan Kesiapan Pengamanan Mudik Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026

incores17@gmail.com

Pangdam Kasuari Kunker Ke Kodim 1806/Teluk Bintuni, Brigif 26/GP, dan Yonif 763/SBA “Bekerja untuk Kebaikan, Bukan Ketenaran

Ardi Yodra